Facts About agus joko Revealed

"My posture to the IDI Board is rather new, but it's rewarding to include the Views of IDI as well as IDI Board into the vision of BPK to check out that, just as Indonesia is part of the global Local community, BPK also has a task to Participate in in the worldwide community of SAI's. This bigger outlook opens up possibility in acquiring strategic plans, in advertising greatest procedures, by keeping current, As well as in remaining wanting to embrace wanted changes.

Agus tidak menjelaskan secara gamblang pertanyaan para panitia seleksi saat wawancara. Namun demikian, dia merasa percaya diri dengan hasil jawaban yang telah diberikan.

The subsequent articles or blog posts are merged in Scholar. Their combined citations are counted only for the primary posting.

Karena menurut hemat Pak AJP, jika BPK didominasi oleh akuntan, lembaga tersebut tidak akan maksimal dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pengawas keuangan negara," kata Mendikbudristek.

”Sepuluh nama yang telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo tersebut masih memiliki masalah buruk yang berkaitan dengan rekam jejak kapasitas, integritas, dan independensi. Situasi ini justru berpotensi untuk menambah bencana pemberantasan korupsi ke depan,” kata Alvin.

Nama-nama yang lolos itu sudah diserahkan ke Presiden Jokowi untuk nantinya dikirim ke DPR guna menjalani tes akhir suit and suitable test. DPR nantinya memilih 5 orang untuk menjadi Pimpinan KPK.

IDI creates Global Public Items on several different subjects applicable for the get the job done of SAIs. These publications follow a rigorous protocol of high quality assurance and therefore are freely accessible to all.

Keterpurukan sektor pariwisata yang berdampak pada sektor industri kerajinan mendorongnya untuk berbuat nyata membantu para perajin untuk bangkit.

As IDI’s Board prepares for its meeting on twenty five March 2021, we asked Dr. Pranomo a handful of questions on governance and what this means to get a fresh member of the Board.

Terlepas dari hal tersebut, aktifnya Pramono berkomunikasi dengan mantan gubernur Jakarta juga dia jadikan sebagai bekal menghadapi debat perdana esok hari.

Konten sponsor here pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.  

”Ini ada yang janggal karena coba menutupi atau menghilangkan tindak pidana korupsi di kasus Jiwasraya. Padahal, sudah jelas ada putusan pengadilan sebelumnya. Kejaksaan justru harus mendalami apa motif dibalik audit yang berbeda itu,” kata Fickar.

Bahkan, sudah ada beberapa terdakwa yang dihukum. Fakta hukum tersebut tidak bisa diubah hanya dengan hasil audit berbeda dari BPK. Justru hasil audit yang berbeda dari BPK akan dipertanyakan oleh masyarakat.

Hal itu, lanjutnya, terkait dengan mengembalikan kepercayaan publik kepada aparat penegak hukum khususnya di bidang industri keuangan nonbank dan pasar modal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *